Analisis Fundamental Perusahan Terhadap Non Performing Loan pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia

Abstract

Lembaga pembiayaan berperan cukup penting dalam roda perekonomian sebagai sumber pembiayaan guna menunjang perekonomian nasional. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Pendapatan yang didapat oleh lembaga pembiayaan berasal dari bunga atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Semakin banyak jumlah kredit yang diberikan oleh perusahaan, maka seiring dengan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh sutu perusahaan pembiayaan.

Namun dalam dunia perkreditan mustahil jika tidak memilki suatu resiko, semakin banyak jumlah kredit yang diberikan maka akan semakin besar pula kemungkinan resiko yang akan di hadapi. Saat akan melakukan pinjaman, tentu nasabah harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dan perusahaan wajib untuk menganalisis latar belakang calon nasabah yang biasa dikenal dengan analisis 5c. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah ialah menjaminkan suatu barang berharga dan bersedia memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena jika dilihat dari segi kewajiban untuk mengembalikan kredit atau pinjaman yang diberikan, ternyata bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya karena mampu mengembalikan pinjaman tersebut (Thomas Suyatno, 2007: 12) dalam Winda Rika Lestari dan Ghina Rahmatun Ni’mah. Tetapi tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Resiko yang paling sering ditemukan ialah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian atau biasa disebut dengan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).